Langsung ke konten utama

BINATANG BERTUBUH MANUSIA



Assalamualaikum Wr.Wb

Dalam tulisan ini penulis akan membahas fenomena-fenomena politik didalam sebuah kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Kita tentu mengenal masa transisi jabatan dalam sebuah pemerintahan, Pergantian kekuasaan dari periode yang awal ke periode yang selanjutnya. Dalam hal ini, proses penetapan calon-calon yang akan duduk sebagai jajaran pemerintahan baru sudah sangat jelas dilakukan oleh Kelompok, baik partai dsb. Yang perlu diperhatikan, proses penetapan calon tersebut bukanlah dengan cara sembarangan, perlu proses seleksi yang sangat rumit agar muncul calon-calon yang benar-benar berkompeten dan mempunyai track record yang jelas. Karena kalau tidak, pemerintahan itu nantinya akan berjalan seperti halnya sesorang yang amatiran. Itulah hal ideal dalam sebuah proses penetapan jajaran pemerintahan.
            Tetapi disisi lain, Realitas yang terjadi mengatakan sebaliknya meskipun tidak general. Banyak didaerah-daerah tertentu pemerintahan dipegang oleh seorang yang dulunya sebelum duduk dalam jabatan pemerintahan adalah seorang Mafia, Penjudi, Mantan Napi , dsb,  yang mana seharusnya mereka tidak layak duduk dalam jajaran pemerintahan. Sehingga, yang terjadi adalah kekacauan atau kegaduhan dalam masa-masa pemerintahannya.
Kalau ditanya kenapa bisa terjadi? Jawabanya adalah tentu inilah sistem Demokrasi, Semua berhak untuk mencalonkan diri menjadi pejabat pemerintahan. Asal kapital kuat, akses komunikasi besar siapapun bisa menang dalam kontestasi politik ini. Untuk menjelaska hal ini banyak sekali  aspek yang bisa di pakai antara lain adalah Aspek Manusia itu sendiri.
Jadi seperti ini, Didalam melihat fenomena yang bisa kita sebut dengan istilah “Ketiadaan Moral Politik” ini kita bisa membedah hal ini dari sudut pandang Hakikat Kita sebagai Manusia. Pejabat Politik sekarang ini dalam masyarakat Umum telah tercemari dengan istilah “Rakus”. Karena itu, tidak heran jika dikatan bahwa Manusia itu sebenarnya adalah Binatang Politik. Istilah ini pernah dilontarkan oleh filsuf yunani dengan sebutan “Zoon Politicon” atau Binatang Politik apa maksud dari Binatang Politik? dalam bahasa inggris istilah ini adalah “Political Animal” dan dalam terjemahannya kata ini adalah kata sifat yang artinya “ Binatang Yang Berpolitik”. Jadi, bisa dikatakan jika memakai perspektif ini Genus Kita ( Manusia ) adalah Binatang, yang menjadi pembeda antara manusia dengan Macan, tikus ,Ular, Kuda dan seluruh binatang adalah pada kata Politik. Jadi, Apa artinya? Artinya adalah Hanya manusia yang mampu berpolitik karena Politik adalah upaya distribusi keadilan,  Karena binatang tidak perlu sistem distribusi keadilan karena dia sudah diatur oleh alam untuk mempredasi  makhluk yang lain. Sifat Predatoris bukanlah sesuatu yang tabu bagi binatang karena itu sudah Natural. Akan Tetapi, pada saat manusia itu memiliki Sifat Predatoris dalam artian Korup, Haus Kekuasaan, Machiavelian dsb. Maka bisa dikatakan dia gagal menjadi Manusia, Karena dia masih dalam wujud Binatang tanpa ada embel-embel Politik.
Itulah Sedikit hal yang menjelaskan, Mengapa banyak terjadi penyelewengan kekuasaan, ketidakterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan, karena mereka masih hidup dalam sifat-sifat kebinatangan yang mana Akal dan hati sebagai alat wajib dalam berpolitik tidak ada. Yang ada hanya sifat kerakusan, Nafsu, Haus akan jabatan, materi dll. Sehingga, mereka seolah menjelma menjadi debt collector bagi masyarakat bukan menjadi Publik Educated yang dibayangkan oleh Aristoteles.
           

Komentar

Postingan populer dari blog ini

FENOMENA CALON INDEPENDEN TERHADAP ISU DEPARPOLISASI PADA PILKADA DKI JAKARTA 2017

Deparpolisasi menurut KBBI adalah pengurangan jumlah partai politik [1] , secara umum deparpolisasi dapat diartikan sebagai berkurangnya peran-peran partai politik bahkan peniadaan partai politik. Dalam dunia perpolitikan, negara tentu mengharapkan pemilu yang demokratis karenanya partisipasi politik warganegara adalah sebuah kebutuhan. Demokrasi tanpa keikutsertaan rakyat adalah sesuatu yang nihil. Keterlibatan serta partisipasi rakyat diharapkan dapat menentukan arah kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara, terutama menyangkut kepentingan rakyat umum (banyak). Menyangkut pernyataan diatas, bahwa pemilu dapat diartikan sebagai hal yang sangat sakral karena disanalah nasib dari jutaan masyarakat disuatu wilayah ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Dalam kontestasi politik tentu partai politik sengat gencar dalam mengkampanyekan kader terbaiknnya agar dapat dipilih oleh rakyat. Tetapi, seiring berjalannya waktu banyak kader dari partai politik yang gag

Era Post Truth dan masa depan politik indonesia

Oleh Anak Agung MIP Menelisik beberapa kejadian yang sering muncul akhir-akhir ini, entah kebiasaan netizen di media sosial (semisal twitter, Facebook,IG) tentang ujaran-ujaran yang tidak koheren dengan realitas yang ada, menyebabkan stigma berkembang lebih cepat dan tidak terkontrol. Sampai mengkontruksi masyarakat untuk berfikir secara dangkal dan tidak kritis. Akibatnya, segala diskursus publik kepada masyarakat, diarahkan menuju hal-hal yang tidak substansial. Publik dibiasakan melihat masalah sebatas apa yang ditangkap oleh indrawi, tidak diajarkan untuk menggunakan mata akal. Sehingga, segala problematika yang tersodorkan di media tidak pernah disikapi secara kritis oleh masyarakat kita. Jarang sekali penalaran publik sampai ke dasar permasalahan, karena ketidakmampuan akal untuk melihat sisi yang hanya bisa dideteksi oleh mata akal; bukan indra mata. Lalu kita bertanya, kenapa bisa begitu? Jika kita cek secara teoritis, kemunduran akal tersebut biasanya dikataka