PARTAI BEREMBEL ISLAM NYATAKAH?

Apa pilihanmu nanti dalam kontestasi politik 2019? Calon dari Partai Politik berembel Islamkah? Atau dari Partai politik berembel Nasionalis-Relegiuskah (non islam) kah? Masihkah kalian percaya dengan semua itu?

Menarik saat kita membicarakan mengenai dua jenis Partai Politik yang menamakan diri mereka Sebagai Partai Politik yang Berembel Islam dan Partai Politik yang Nasionalis. Semacam ada sebuah polarisasi pembeda dari kedua partai itu. Apakah benar demikian? Apakah Partai politik Berembel islam lebih baik dari pada Partai Nasionalis? 

            Kalau penulis lihat dari rentang waktu pasca reformasi hampir nyaris tidak ada deferensiasi dari Partai politik Berembel islam dan non islam. Mulai dari segi kebersihannya, Pelayanan publiknya, Korupsinya, Perhatiannya kepada publik, Perilakunya, dan sebagainya hampir nyaris tidak ada perbedaan. Berbeda pada saat kita melihat bagaimana dulu orang seperti Mohammad Natsir dan Wahid Hasyim mengklaim Partai mereka Berembel Islam itu bisa dikatakan Nyata/Otentik. Hal itu bisa dibuktikan dengan standar moralitasnya dihadapan publik, antara klaim dan perbuatan itu nyambung. Seperti misalnya bagaimana Natsir dulu pada saat beliau selesai menjadi Perdana Menteri, uang sisa itu ia kembalikan lalu pulang membawa motor tanpa ada pendampingan aparat dsb, sama halnya Wahid Hasyim pada saat di konstituante diserang habis-habisan sampai istrinya marah tidak terima karena dihabisi di konstituante, tetapi saat pulang orang yang menyerang di konstiuante itu meminta tumpangan kepada Wahid Hasyim, tetapi yang diperlihatkan oleh Wahid Hasyim justru beliau memberikan tumpangan kepada orang yang menyerang itu dengan landasan bahwa “ orang berhak mengkritik saya habis-habisan di konstituante karena itu ranah publik, tetapi tumpangan soal yang berbeda, ini adalah ranah privat” jadi moral yang dibuktikan itu nyata. Sehingga, nyambung pada saat mereka mengklaim dari partai Berembel islam.

            Adapun, justru yang menjadi sebuah catatan untuk orang-orang yang berasal dari partai Berembel islam adalah mereka harus paham dengan konsekuensinya. Artinya, hukuman publik bagi orang-orang yang berasal dari partai Berembel islam lebih berat ketimbang dengan orang-orang dari partai lain. Karena mereka terikat dengan moral agama, terikat dengan nilai dan etika umat beragama dan itu ditonton oleh publik. Sangat miris nantinya jika mereka mencederai etika publik.

Lalu apa sebenarnya makna dari penyebutan Partai Berembel islam dan non islam?.

            Sebenarnya secara bahasa, penyebutan partai islam dan non islam itu sudah bermasalah. Karena Partai Politik tidak berAgama. Munculnya istilah Partai yang basis massanya orang islam, itu juga problematis misal Partai Golkar dan Demokrat massa mereka sebagian besar juga bukan dari orang islam. Lalu sebenarnya apa? Istilah seperti inikan sebenarnya digunakan oleh elit-elit islam untuk meningkatkan bergaining mereka, dalam kaitannya dengan pilpres mendatang  untuk mengalahkan lawan politik.

            Disisi lain, yang membuat penulis risih adalah munculnya Polarisasi islam dan nasionalis digunakan sebagai alat untuk menyerang kelompok nasionalis yang dituduh kurang islam. misal Jokowi kurang islam dari pada Surya Darma Ali, kurang Islam dari Gatot, dsb. ini kan sebenarnya politik identitas, yang digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik yang mungkin tidak sepaham dengan mereka. Hal semacam ini tidak sehat untuk demokrasi karena pola seperti ini akan terus dilakukan sebagai cara untuk mengalahkan lawan dalam kontestasi politik, contohnya dalam kasus ahok. Seolah ada sebuah pikiran Ketakutan didalam khazanah publik bahwa “Jika dipimpin orang non muslim maka nanti akan ada upaya kristenisasi, jika dipimpin orang ini akan ada upaya komunisisasi, upaya yahudiisasi, chinaisasi dsb. Artinya dalam demokrasi kita tidak terpeilhara itu kecerdasaan publik, karena yang diperlihatkan terus-menurus oleh demokrasi kita bukanlah konfrontasi argumen bermutu tetapi konfrontasi sentimen. Misal dari kasus ahok, penulis melihat bola panas itu akan terus menerus digulirkan oleh elit politik, sudah tampak di jabar dan dibeberapa tempat lainnya.

            Tetapi memang, yang perlu dicermati kaitan antara agama dan politik ini memiliki aspek persamaan. Agama dan partai politik, diantara keduanya ada dua persamaan yaitu berurusan dengan kekuasaan. Dengan mengenali keduanya sebagai sumber kekuasaan memang seharusnya publik tidak perlu terkaget-kaget jika dua entitas ini sengaja dipakai oleh elit politik kita. Misal. Seperti di jerman ada partai kristen demokrat, dimana parpol dan agama menyatu. Persamaan yang lebih jauh yakni 1) sama-sama risau dengan jumlah pengikutnya, 2) berupaya selalu membangun perwakilan di wilayah-wilayah entah itu yang disebut DPW, DPD, DPC dst (kalau agama di masjid-masjid) dan karenanya Masjid itu sering disebut sebagai locus of power ,3). Parpol selalu Risau dengan kas uangnya / finansial, agama juga, agama apapun paling suka mengumpulkan uang dari umatnya sama seperti halnya partai politik. Persamaan sifat inilah yang mungkin perlu dipahami sebagai pengetahuan tambahan agar juga tidak terlalu terkaget-kaget dengan keadaan parpol saat ini.

            Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah partai islam benar-benar ada? Iya secara permukaan memang ada, yaitu dari basis ideologi (PKS,PPP) dan ada yg Berembel komunitas islam (PKB,PAN). Tetapi secara ruh islam tidak ada partai yang benar-benar islam. Berbeda dengan dahulu jika kita melihat sejarah, Partai Islam seperti masyumi dan NU dulu mereka benar-benar merefleksikan nilai islam dalam diri mereka. Sehingga, publik ada patokan tingkah laku atau teladan yang dapat digunakan sebagai contoh berprilaku masyarakat. Dulu pernah penulis dikisahkan oleh salah seorang usia cukup tua, bahwa dulu dikampung-kampung, dirumah masyarakat itu tidak ada foto Soekarno-Hatta yang ada justru foto Mohammad Natsir dan Istrinya, Foto kyai dari kalangan NU dst. Artinya memang tokoh-tokoh itu benar-benar merefleksikan nilai-nilai islam dalam nafas kehidupannya sehingga menjadi panutan. Tetapi sekarang kita lihat, moral dan etika islam tidak ditunjukkan secara masif oleh kader partai Berembel islam, bahkan dalam kaitannya dengan pemilu suara partai Berembel islam semakin munurun semua drastis. Ini kenapa? itu mungkin terjadi karena arus kekuatan global, pluralisme, liberalisme, sekularisme Tiga kekuatan ini tidak terbendung. Sehingga partai islam yang dulu memegang kuat islamnya, sekarang justru membuka diri terhadap nilai-nilai universal.

Berkaitan dengan hal itu, nilai-nilai universalitas ini dibarengi dengan berubahnya kesadaran publik. Jelas saat pasca reformasi polarisasi partai semakin melemah, tidak ada lagi idealisme yang benar-benar mutlak diterapkan oleh partai. Ideologi partai sudah menjadi hal yang tidak layak jual lagi. Dan Menariknya, Pada level masyarakat sudah ada kedewasaan politik, tetapi elit-elit islam masih mencoba mengawinkan identitas islam dengan politik, karena itu memang dagangan mereka, mereka ingin disatukan terus padahal masyarakat sudah paham. Bahayanya adalah muncul ke ironisan jika pada saat kader dari parpol Berembel islam melakukan tindak-tindakan yang tidak bersih, tetapi juga bukan berarti partai nasionalis melakukan tindak korupsi itu diwajarkan, hanya saja tendensinya lebih seoalah-olah ke islam. Inilah tantangan dari partai politik islam dalam berprilaku di era sekarang.

Sangatlah perlu masyarakat mencermati fenomena-fenomena semacam ini sebagai sebuah kesadaran politik. terlebih tahun-tahun ke depan perilaku partai politik pasti syarat akan konstestasi politik mulai dari pilgub 2018 dan Pemilu 2019 tentu hal-hal semacam yang telah dipaparkan diatas masih akan tetap terjadi, bukan bermaksud untuk mengamini, akan tetapi potensi terjadi itu pasti ada. Untuk mencegah hal semacam itu memang diperlukan kecerdasan publik sebagai pilar dari demokrasi.

            Adapun, partai politik harus melakukan otokritik terhadap segala perilaku politik yang telah di lakukan selama ini. Ditengah publik yang sangat relegius dan plural ini embel-embel agama tidak terlalu menjadi prioritas lagi. Sangatlah perlu partai politik kembali mengaktifkan peran dan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat/penghubung antara masyarakat dan pemerintah, mendidik,mengayomi, dan melakukan pelayanan-pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga, Kecerdasan publik terpilihara.