KORUPSI DPRD KOTA MALANG ADALAH HAL YANG BIASA

gambar diambil dari website Malang Times

oleh :Anak Agung Mip

Kita akhir-akhir ini diguncangkan dengan sebuah fenomena yang cukup pelik dan menyebalkan perihal tentang diprosesnya anggota DPRD kota malang. Mengapa tidak, dari 45 anggota DPRD kota malang 41 Diciduk KPK hingga tersisa 4 orang yang berada di DPRD kota Malang. Hal ini tidak hanya mencederai moral publik tetapi juga mencederai status dari Kota Malang sebagai kota pendidikan.

       Begitulah dampaknya jika akal sehat tidak dijadikan sebagai acuan untuk bersikap sebagai pejabat publik, entah dengan segala alasan statistik, tukar tambah kekuasaan dsb. Fenomena kota malang bukanlah fenomena yang mengejutkan sebetulnya pada saat seluruh tabiat politik nasional kita amati dan perhatikan dengan seksama.

         Kalau kita ingin melihat secara umum iklim dan tabiat politik nasioanal, seluruh kegiatan Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, akan tetapi ditransaksikan secara personal. Tukar tambah kekuasaan berlangsung bukan atas dasar kalkulasi ideologis, tetapi semata-mata karena oportunisme individual. Kita lihat di layar nasional, politik elit tampil dalam bentuknya yang paling dangkal yaitu soal jual-beli di tempat, tidak ada sedikitpun upaya “sofistikasi” untuk sekedar memperlihatkan sifat “elitis” dari percaloan politik itu. Dengan wajah standar, para koruptor menatap kamera, karena yakin bahwa putusan hakim dapat dibatalkan oleh kekuasaan, bila menolak ditukar saham. Dan sang hakim (juga jaksa dan polisi) memang mengkondisikan sebuah keputusan yang transaksional. Kepentingan bertemu kepentingan, keinginan bermesra dengan kebutuhan.

          Di wilayah lokal, politik sudah menjadi konotasi wajib dengan istilah “ uang tunai “. Pemilihan kepala desa akan menjadi sulit jika hanya berlatarbelakang ideologi, politik desa tidak mampan hanya dengan ucapan,” saya ingin membangun jalan di desa, mensejahterakan masyarakat desa “ dsb. Tetapi , politik desa baru akan kongkrit saat seluruh elemen tokoh desa dan penyuplai modal kampanye berjalan atas transaksi take and give. Bukankah anda pernah mengetahui itu di desa anda?.

          Di wilayah daerahpun tidak terlalu berbeda, Dalam politik wilayah seorang calon kepala daerah sudah mengijinkan proyek-proyek APBD kepada para pemodal, bahkan sebelum ia mencalonkan diri dalam Pilkada. Struktur APBD daerah umumnya condong membengkak pada sisi pegeluaran rutin pejabat dan birokrasi ketimbang pada sisi pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, entah pola ini apakah berlaku di kota malang? anda yang menilai

Maka kita akhirnya sangat mudah memahami bahwa “indek pembangunan manusia” kita tetap rendah karena biaya renovasi kamar mandi bupati, ketua DPRD lebih didahulukan ketimbang membangun fasilitas publik (sekolah, puskesmas, perpustakaan, dsb.). Bahkan upaya antisipasi terhadap kemungkinan jika sang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi , juga sudah dipikirkan. Maka fenomena kepala daerah yang berbondong-bondong pindah dari partai asal ke partai penguasa adalah dalam rangka pragmatisme politik, bahkan oportunis. Tentu itu bukan transfer politik gratisan. Tadah-menadah politik sudah menjadi subkultur politik nasional. Sekali lagi kepentingan bertemu kepentingan, kemauan bermesra dengan kebutuhan.

Kebusukan ini perlu kita cari sumbernya, dan menjadi sangat penting karena kultur semacam ini menghina keadilan publik. Bayangkan saja seseorang membayar pajak dalam rangka untuk mengunci hak mereka untuk mendapatkan sistem yang berkeadilan, hal lain jika kita patuh terhadap hukum tentu kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi, semua itu justru dibatalkan oleh para penegak hukum dan para penyelenggara negara, para perusak hukum justru dilindungi negara. Para pengemplang pajak, justru dirangkul negara. Dan sialnya dalam urusan sistem politik, kita berhadapan dengan persekongkolan politik kartel yang memonopoli distribusi sumber daya politik dan ekonomi. Bahkan oligarki yang seharusnya menjadi komunal intelektual untuk memikirkan rakyat, justru menjadi sumber arogansi kekuasaan yang sesungguhnya, dengan hanya melibatkan dua-tiga tokoh kunci yang saling menyogok, saling tergantung, dan saling mengintai. Politik menjadi kegiatan personal dari segelintir elit yang terjebak dalam skenario yang saling mengunci, karena masing-masing terlibat dalam persekutuan pasar gelap kekuasaan pada waktu Pemilu.

Oleh karena itu, apa yang kita percayakan kepada penyelenggara negara tentang kesejahteran hanya sekedar alat mereka untuk melegitimasi dukungan saja, penulis tidak bermaksud menyuruh pembaca untuk tidak percaya lagi pada penyelenggara negara. Tetapi, membuka mata dan mengawasi para penyelenggara negara juga selalu menyodorkan sinisme demi menjaga penyelenggara ke jalur yang benar menjadi sangat penting. begitulah cara kerja sistem demokrasi bukan?

Kembali pada topik yang disampaikan sebelumnya, akhirnya kita sedikit mengetahui apa dasar permasalah kita akhir-akhir ini yaitu Ketergantungan politik pada uang-lah yang menerangkan persekongkolan itu. Pertaruhan ini tidak ada hubungannya dengan politik ideologi, karena relasi personal telah menyelesaikan persaingan ideologi. Relasi itu tumbuh karena pelembagaan politik tidak berlangsung. Artinya, sistem kepartaian modern dan sistem parlemen kita tidak tumbuh di dalam kebutuhan untuk membudayakan demokrasi, tetapi lebih karena kepentingan elitis individual. Mungkin penulis agak sedikit berspekulasi bahwa jangan-jangan pemahaman tentang dalil-dalil bernegara tidak diajarkan di dalam partai politik yang menyebabkan prinsip etika publik tidak menjadi prinsip politik parlemen. Bahwa seolah-olah ada kesibukan mengurus rakyat, itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi politik individual, dan bukan karena kesadaran untuk memberi pendidikan politik pada rakyat. Akhirnya, parlemen adalah kebun bunga rakyat, tetapi rakyat lebih melihatnya sebagai sarang ular. Tanpa gagasan, minim pengetahuan, parlemen terus menjadi sasaran olok-olok publik. Tetapi tanpa peduli, minim etika, parlemen terus menjalankan dua pekerjaan utamanya korupsi dan arogansi. bukankah ini hal yang Lucu?

Jadi, sangat tidak mengejutkan bahwa akhirnya 41 dari 45 Anggota DPRD kota Malang tiba-tiba terciduk oleh KPK. Ini hanya soal waktu kapanpun setiap saat kota dan kabupaten lain akan bernasib sama jika kultur politik busuk ini masih dijalankan. Sekali lagi, Defisit akal di parlemen adalah sebab dari defisit etika. Arogansi kepejabatan digunakan untuk menutupi defisit akal maka berlangsunglah fenomena ini. Lucu sekali bukan, bahwa sebelumnya sang politisi menjadi pengemis suara rakyat pada waktu Pemilu, kini bersikap diri sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Faktor inilah yang menerangkan mengapa oposisi tidak dapat bekerja dalam sistem politik kita. Tukar tambah kepentingan antara eksekutif dan legislatif bahkan berlangsung sampai urusan “titik dan koma” suatu rancangan undang-undang. Transaksi itu sering tidak ada kaitannya dengan soal-soal ideologis, karena memang motif koruptiflah yang bekerja di bawah meja-meja sidang.

Pertanyaannya sekarang, mengapa tabiat politik kita bisa begitu? Adakah faktor lain yang lebih fundamental dari sekedar faktor Uang? Mari kita berfikir megenai itu, anda mau tidak mau itu pilihan, setiap pelihan punya konsekwensi. Terimakasih.